Sulteng, Toddopuli | Lembaga Swadaya Masyarakat Komunitas Peduli Lingkungan Ekonomi Sosial (L-Kompleks) menelisik dugaan korupsi terkait jual beli jabatan di lingkungan Pemerintahan Provinsi Sulawesi Tengah yang kini menjadi bola liar, Selasa (10/05/2022).
Ruslan Rahman Selaku Sekjen L-Kompleks mendalami pernyataan Rohani Mastura yang terbit pada media online, dimana Rohani Mastura menepis aliran dana yang masuk ke rekening dirinya sebagai pembayaran jual beli jabatan melainkan untuk memuluskan salah satu proyek di poso.
“Saya mempelajari pernyataannya di salah satu media online, beliau menyangkal bahwa ada uang transaksi jual atas jual beli jabatan, tapi konyolnya beliau malah mengakui jika uang yang ada merupakan untuk membantu memuluskan proyek di Poso, nah.. inikan lebih parah lagi artinya diluar permasalahan jual beli jabatan ternyata terang terangan ada transaksional pejabat Pemrov untuk jasa memuluskan suatu proyek”, jelas Ruslan.
Dikutip dari Kailipost.com terbitan Senin 9 Mei 2022, Rohani mastura menolak menjual kotak jabatan. Iya hanya mengaku membantu memuluskan proyek di Poso. Olehnya, ada transfer ke bank dan setor tunai ke dirinya.
“Pernyataan Staf Ahli Gubernur Bidang Kesra Tersebut yang menjadi pemicu kisruh jual beli jabatan di Pemprov Sulteng menjadi bola liar yang menggelinding kemana mana dan dari kisruh jual beli jabatan ini bisa membuahkan dugaan korupsi pejabat pemprov sulteng dengan kemasan lain” ungkap Sekjen L-Kompleks.
Untuk Ruslan mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) baik Kepolisian ataupun Kejaksaan untuk segera menindaklanjuti dugaan jual beli jabatan dan dugaan suap menyuap pada pengaturan proyek yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah.
Lanjut Ruslan juga mendesak Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, Rusdy Mastura untuk menggandeng Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) dalam mengungkap kasus yang tengah melanda Sulawesi Tengah saat ini.
Terkait dengan sorotan L-Kompleks, Staf Ahli Gubernur Sulteng, Rohani Mastura saat dikonfirmasi via Whats App hingga berita ini diterbitkan, belum memberi jawaban. (rr/**)
