Gowa, Toddopuli | Menindak lanjuti hasil temuan Tim Investigasi Lsm Somasi, terkait proses pengadaan BLUD RSKD Dadi Provinsi Sulawesi Selatan, Koordinator Lsm Somasi, Solihin Nappa melaporkan ke Aparat Penegak Hukum (Direskrimsus Polda Sulsel), Selasa (21/12/2021).
Solihin Nappa yang ditemui di Pasar Rewa, Sungguminasa, Kabupaten Gowa mengatakan, proses pengadaan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Khusus Daerah (BLUD RSKD) Dadi Provinsi Sulawesi Selatan yang dilaporkan ke Direskrimsus Polda Sulsel merupakan hasil kajian tim investigasi lsm somasi, dimana diidentifikasikan terjadi dugaan pelanggaran hukum pada pelaksanaan kegiatan pengadaan Barang/Jasa di RSKD Dadi Provinsi Sulsel untuk anggaran BLUD.
Untuk diketahui, bahwa semua Proyek Pengadaan Barang/Jasa yang anggarannya bersumber dari BLUD RSKD Dadi Provinsi Sulsel dilaksanakan dengan metode pemilihan penyedia Pengadaan Langsung dan e-purchasing yang diduga melanggar hukum diantaranya:
1. Penyalahgunaan Jabatan dan Wewenang
2. Peppres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
3. Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Yang Dikecualikan Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
4. UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
5. UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
LSM Somasi meminta ke Direskrimsus untuk segara nenindak lanjuti laporan LSM Somasi agar tidak menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum di Sulawesi Selatan.
Atas dugaan permasalahan Hukum yang akan dijalani RSKD Dadi Provinsi Sulawesi Selatan, LSM Somasi meminta kepada Plt Gubernur Sulawesi Selatan Andi, Sudirman Sulaiman, untuk mengevaluasi kinerja Direktur RSKD DADI Provinsi Sulsel. (rr)
