Toddopuli, Makassar | Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Agus Salim, S.H., M.H. mendampingi Kepala Badan Pemulihan Aset Kejaksaan RI, Dr. Amir Yanto, S.H., M.M., M.H., CGCAE untuk menyampaikan Kuliah Umum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, bertempat di Baruga Prof. Dr. Baharuddin Lopa Fakultas Hukum Universitas, Jumat (14/06/2024).

Amir Yanto juga merupakan Dosen Luar Biasa Universitas Hasanuddin. Materi kuliah umum yang dibawakan Amir Yanto yaitu “Strategi Pemulihan Aset dalam Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi”.

Turut hadir Wakil Rektor 2 Bidang Perencanaan Pengembangan dan Keuangan, Prof. Subehan, S.SI., M.Pharm.Sc. Ph.D Apt, Dekan Fakultas Hukum Unhas, Prof. Hamzah Halim, SH, MH. M.AP, dan Ranu Mihardja, SH. M.Hum, CFrA yang merupakan Wakil Ketua Lembaga Sertifikasi Auditor Forensik (LSPAF), serta Mahasiswa S1, S2 dan S3 FH Unhas.

Dihadapan ratusan Mahasiswa dan Civitas Akademik Fakultas Hukum Unhas, Amir Yanto menjelaskan bahwa tujuan Badan Pemulihan Aset dibentuk untuk membantu penyelesaian dan mempercepat penyelamatan Aset, dimana peran Kejaksaan dalam Pemulihan Aset yaitu melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan Tindak Pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak.

See also  SOP Tugas & Wewenang PPK Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

Peran Kejaksaan di Bidang Pemulihan Aset Melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak.

Amir Yanto juga memaparkan fungsi dari Badan Pemulihan Aset Kejaksaan RI yaitu :

A. Penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program di bidang penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak;
B. Pelaksanaan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak;
C. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak;
D. Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi/lembaga baik di dalam negeri maupun di luar negeri di bidang penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak;
E. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak;
F. Pelaksanaan tugas administrasi badan pemulihan aset dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh jaksa agung.

See also  TIB Kecam PT. Fiberstar (PT. Mega Akses Persada) Yang Bekerja Tanpa Izin Operasi di Kabupaten Gowa

Amir Yanto menyampaikan bahwa Struktur Badan Pemulihan Aset Kejaksaan RI disusun berdasarkan pendekatan proses kerja tanpa memisahkan kewenangan pelaksanaan tugas baik di dalam dan di luar negeri sehingga diharapkan dapat terwujudnya pelaksanaan pemulihan aset yang lebih komprehensif, bahkan lebih dari itu penyusunan struktur Badan Pemulihan Aset Kejaksaan RI juga mempertimbangkan analisa beban kerja pada tiap jabatan yang bertujuan untuk memberikan hasil pemuliha aset yang optimal dan terukur serta mengimplementasikan konsep organisasi pemerintahan yang minim struktur namun kaya fungsi.

Pada kesempatan Kuliah Umum tersebut Amir Yanto memaparkan beberapa Best Practice Peulihan Aset Kementerian/Lembaga/BUMN yang telah berhasil ditangani Kejaksaan RI diantaranya :

– Perampasan Aset milik PT Pos Indonesia (Persero) berupa tanah dan bangunan yang berlokasi di Jl. Cikini Raya Nomor 3 dan 5.
– Perampasan asset milik PT. Pos Indonesia (Persero) berupa tanah dan bangunan di Jl. Trans Sulawesi Desa/Kelurahan Tinombo, Kecamatan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah
– Proses perampasan asset milik PT. Pos Indonesia (Persero) yang berlokasidi Gatot Subroto No.1, Kota Cimahi, JawaBarat.
– Perampasan asset milik PT. Pos Indonesia(Persero) berupa tanah dan bangunan yang berlokasi di Jalan Sultan M.Djabir Sjah, Kelurahan Gamalama, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate.
– Perampasan asset milik PT. Pos Indonesia (Persero) yang berlokasi di Jalan Alun-Alun Timur Nomor3, Malangbong, Kabupaten Garut, Jawa Barat.
– Proses perampasan asset milik PT. PosIndonesia(Persero) yang berlokasi di Jl. Prabu Geusan Ulun, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.
Adapun aset yang telah dikembalikan ke negara sebagai berikut :

See also  Catat ! Dua Hari Lagi Bazar Sembako Toddopuli Indonesia Satu

– Aset PT. Pos Indonesia (Persero) di tahun 2023 senilai total Rp. 2.899.999.999 dan ditahun 2024 senilai total Rp. 3.860.000.700
– Aset PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk di tahun 2023 senilai total Rp. 3.949.442.000
– Pemulihan Aset Sitaan BNN RI dengan mekanisme Non Conviction Based Asset Forfeituredi tahun 2023 Senilai total Rp. 691.424.871
– Aset Perum Bulog di tahun 2023 senilai total Rp. 10.437.250.000,- (SOETARMI, S.H., MH/**)

- A word from our sposor -

Amir Yanto, Kepala Badan Pemulihan Aset Kejaksaan RI Sampaikan Kuliah Umum di Unhas